AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Keoptimisan Alexander Waas bertarung dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Ambon 2024 bukan tanpa alasan.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir tak dapat dipungkiri masih banyak hal yang belum dikelola secara baik di Kota Ambon.
Mulai dari permasalahan sampah, pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan, serta pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Misalnya pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan dan SDM. Memang masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan inilah suatu bahan evaluasi untuk pemimpin kota Ambon selanjutnya untuk menentukan program-program prioritas yang mau dilaksanakan untuk menjalankan pemerintahan di kota ambon lima tahun kedepan,” ungkapnya kepada TribunAmbon.com usai mengikuti Fit and Proper Test Gerindra Maluku, Senin (3/6/2024).
Dijelaskan, kemajuan di kota bertajuk ‘Manise’ ini perlu terus ditingkatkan.
Namun selama ini, anggaran menjadi masalah utama pemerintah kota dalam pelaksanaan program dan kebijakan.
“Persoalannya anggaran kita tidak memadai, saya yakin ini kesulitan yang dialami para pemimpin terdahulu. Bagaimana mengelola APBD kota Ambon dialokasikan tepat sasaran dan tepat guna,” jelasnya.
Sebagai orang dekat Prabowo Subianto, Bung Lex menilai para pemimpin Kota Ambon sebelumnya terlalu terpaku pada pemanfaatan APBD sehingga kurang berinsiatif mencari sumber anggaran lain.
“Kurangnya inisiatif dari pemimpin-pemimpin terdahulu untuk mencari sumber anggaran lain supaya program yang sudah dicita-citakan bisa berjalan,” cetusnya.
Lanjutnya, sebagai profesional dan lawyer bisnis di jakarta. Bung Lex memiliki akses yang sangat terbuka lebar terhadap investor dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat untuk dibawa ke kota Ambon.
Kemampuan itulah yang diperlukan pemimpin masa depan guna menjalankan berbagai program untuk kemajuan Kota Ambon.
“Perlu kolaborasi dengan pihak swasta, kota ambon tidak bisa berjalan sendiri dan mengandalkan APBD saja. perlu menggandeng stakeholder yang berkepentingan,” paparnya.
Namun, di sisi lain kebijakan yanh dicetuskan harus adil baik kepada investor maupun masyarakat.
Tetapi untuk itu juga perlu kebijakan yang adil dan berpihak kepada investor dan masyarakat.
“Jangan kita mengundang investor, jangan sampai pemerintah lebih pro kepada investor. Kembali lagi pemerintah harus pro kepada rakyat,” tegasnya.
Ia mengatakan, pemerintah sepatutnya tidak menyulitkan investor, karena investasi harus ada Return of Investment.
“Jadi bagaimana pemerintah harus menjamin Kota Ambon menjadi kota yang ramah investasi. Menjamin keberlangsungan usaha juga menjamin kesejahteraan rakyat dari kolaborasi antara pemerintah dengan swasta,” tandasnya.(*)